Jokowi-JK x Prabowo-Hatta : Pengamatan Debat I

52Capres 2014

Pemilihan Presiden Indonesia tinggal sebentar lagi. Kemarin tanggal 9 Juni, para calon Presiden dan Wakil melakukan perdebatan yang pertama. Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta saling berhadap-hadapan di depan publik untuk melakukan perdebatan dan pertukaran pikiran.

Ini adalah tanggapan saya sebagai orang yang gemar mengikuti politik, baik dari Amerika atau Indonesia. Bukan seorang ahli, tapi hanya seorang awam yang mengikuti berita dari internet. Sebelumnya sebagai informasi, untuk sementara saya tidak berpihak kepada calon yang manapun, jadi persepsi ini adalah dari sudut netral atau istilah Orbanya non-blok . Aspirasi politik saya lebih cenderung konservatif.

Paham konservatif percaya bahwa tugas utama negara bukan untuk mengkeloni rakyatnya, tetapi memberikan perlindungan keamanan, kepastian hukum, dan keadilan, dan menyediakan sarana dan infrastruktur bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali, sehingga rakyat bisa menciptakan kesejahteraan nya sendiri. Negara adalah pelayan rakyat, bukan sebaliknya.
Saya juga percaya bahwa setiap Undang-Undang atau Peraturan yang dibuat di negeri ini, harus selalu di ukur dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 45.

Kalau kita misalkan dalam pertandingan olah raga, saya memisalkan negara sebagai penyelenggara, dan tidak ikut bermain. Badan eksekutif adalah layaknya panitia penyelenggara, mereka yang berusaha ntuk membuat pertandingan berjalan mulus dengan menyediakan tempat, sarana dan prasarana. Badan legislatif bagaikan mereka yang membuat peraturan-peraturan permainan, mereka bisa terdiri dari para pemain dan panitia. Dan badan yudikatif adalah wasit dalam pertandingan. Merek alah yang menegakkan dan menjalankan peraturan. Negara tidak boleh menjadi pemain, karena bisa menciptakan ketidakseimbangan.

Jadi dalam menilai perdebatan ini, saya akan meninjau nya dari prinsip-prinsip pribadi saya, sehingga anda bisa saja setuju atau tidak. Sekali lagi, saya masih belum menentukan pilihan (walaupun dulu pernah diajak kakak saya untuk ikut BBM grup dari Jokowi — tapi saya sudah keluar).
Mari kita mulai :

  • Pembukaan : Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, Dan Negara Hukum
  • Prabowo-Hatta : Menurut pendapat saya Prabowo berusaha memberikan impresi kepada masyarakat bahwa dia adalah pemimpin yang tegas. Mungkin dengan latar belakang militer, pidatonya bersifat tegas dan diberikan dengan intonasi-intonasi yang bersemangat. Sedangkan Hatta lebih kalem, kebapakan, dan politikus profesional. Hatta benar-benar menunjukkan bahwa dia seorang intelektual dan seorang politikus handal. Setiap kata-kata sepertinya sudah dipersiapkan dan dipikirkan dengan matang. Ditambah juga dengan kesamaan nama, sepertinya salah satu strategi Prabowo-Hatta adalah berusaha menghubungkan pemikiran masyarakat dengan Soekarno-Hatta. Presiden Soekarno, yang Orator yang luar biasa dan Mohammad Hatta adalah seorang intelektual yang kalem.
    Pakaian yang dikenakan pun senalar dengan pakaian Soekarno ketika membacakan proklamasi. Jas lengan panjang putih dan peci hitam.

    Jokowi-JK : Jokowi memberikan pidato yang tidak panjang. Gaya bicaranya benar-benar sederhana dan kadang mengayun-ayun. Isi dari pidatonya berusaha untuk meyakinkan rakyat kalau mereka tidak akan hanya berteori, tetapi juga sudah dan akan melaksanakannya.

    Sedangkan, JK sangat kental dengan dialek Bugisnya. Beberapa kata-kata tidak diucapkan dengan baik dan tepat. Keduanya tidak berusaha menunjukkan kesan elitist. Kata-kata yang digunakan pun tidak terlalu rumit dan susah. Dia berpendapat kepastian hukum bisa terjadi ketika pemimpin melakukannya.

    Pemikiran Tentang Pembukaan : Kalau anda memilih Presiden berdasarkan gaya pidato , maka Prabowo-Hatta adalah pilihan anda.
    Hatta dan JK berbicara tentang kepastian hukum, tetapi sepertinya ironis. Hatta dengan kasus anaknya, dan JK dengan kemelut di Maluku yang berlangsung selama 3 tahun dalam masa-nya menjadi Wakil Presiden.

    Menurut saya pidato pembukaan memperlihatkan segelintir dari sifat dan bagaimana ke dua kubu ini akan berkampanye. Prabowo-Hatta berusaha MENUNJUKKAN rakyat, sedangkan Jokowi-JK berusaha BERHUBUNGAN dengan rakyat.

  • Pertanyaan 1: Penerusan Pembangunan
  • Pemikiran tentang jawaban Jokowi-JK : Menurut saya Jokowi-JK mempresentasikan pendapat yang baik. JK menekankan pentingnya pembangunan daerah yang dipimpin oleh daerah, bukan pusat, sedangkan Jokowi memvisikan suatu e-government agar pembangunan bisa terkoordinasi dan berkesinambungan dan salah satu jawabannya benar-benar tepat sasaran ketika dia menekankan bahwa kelemahan pembangunan di Indonesia adalah masalah PENGAWASAN.

    Memang benar di negara kita sebenarnya sudah banyak rencana-rencana yang bagus, tetapi ketika dalam pelaksanaan selalu tidak terjadi sepenuhnya. Saya merasa ini dikarenakan tidak adanya pengawasan yang ketat dan lebih lagi tidak ada suatu blueprint pembangunan yang jelas. Jokowi-JK memberikan jawaban yang tepat akan hal ini. E-government yang dikemukakan Jokowi adalah suatu ide yang luar biasa dan cemerlang. Tapi ini berarti, Indonesia akan membutuhkan infrastruktur dan pembangunan serta perluasan jaringan Internet. KALAU Jokowi memilih MenKomInfo yang sama dengan yang kita punya sekarang, E-Government akan menjadi sekadar impian belaka dan ide kosong.

    Moga saja kalau terpilih dapat dilaksanakan dengan baik, terutama memberikan wewenang lebih kepada daerah untuk memimpin pembangunan daerahnya sendiri tanpa campur tangan pusat yang terlalu berlebihan.

  • Pertanyaan 2 : Menegakkan Integritas Hukum
  • Prabowo-Hatta : Prabowo berusaha berargumentasi bahwa integritas hukum di Indonesia gagal karena para penegak hukum tidak digaji dengan baik. Sedangkan Hatta, menyatakan salah satu langkah kongkrit akan penegakan hukum adalah dengan memperluas otoritas KPK.

    Pemikiran Tentang Jawaban Prabowo-Hatta : Saya rasa gaji memang suatu faktor, tetapi bukan penentu utama. Buktinya, para koruptor kebayakan adalah BUKAN orang miskin. Beliau memisalkan gaji Bupati 8 juta dan biaya kampanye untuk menjadi Bupati adalah 15 Miliar. Dengan argumen beliau, apakah negara harus menggaji mereka setara dengan pengeluaran mereka ketika berkampanye ? Akankah itu akan sangat memberatkan ?

    Penilaian saya menaikkan gaji harus terjadi SETELAH perbaikan moral dan karakter, kalau tidak kita hanya akan menaikkan gaji untuk para kriminal.
    KPK memang harus diperkuat, tetapi yang harus diperkuat lebih lagi adalah lembaga YUDIKATIF kita. KPK tidak bisa berbuat banyak kalau hakim menjadi rusak. KPK juga haru ada di setiap provinsi.
    Menurut saya Prabowo tidak memberi jawaban yang memuaskan. Saya merasa jawaban-nya adalah pesan terselubung yang ditujukan untuk menarik suara dari para pegawai negeri dengan iming-iming untuk kenaikan gaji. Jumlah pegawai negeri sipil di Indonesia adalah sekitar 4,5 juta.

  • Pertanyaan 3: Biaya Demokrasi Yang Mahal dan Pembagian Kekuasaan Bagi Partai-Partai Koalisi yang Menang
  • Prabowo-Hatta : Prabowo menganggap bahwa tidak ada pengikut yang jelek, yang ada adalah pemimpin yang jelek. Tapi tidak memberikan jawaban yang gamblang. DI lain pihak Hatta lebih memberikan jawaban yang lebih jelas, dengan memberi contoh tentang pemilihan Presiden langsung, dan akan memilih menteri sesuai dengan keahlian bukan karena partai.
    Jokowi-JK:Jokowi memberikan jawaban dengan contoh yang dilakukan partainya, yaitu mengajukan dia sebagai calon Presiden walaupun dia bukan ketua Partai. Jokowi juga mencontohkan cara kampanye kubunya yang mengutamakan pendanaan dari rakyat grassroot . JK menambahkan karena tidak adanya perjanjian untuk membagi kekuasaan, maka biaya kampanye bisa ditekan. Jokowi menekankan sekali lagi kalau praktek partainya dengan mengajukan dia dan JK sebagai calon adalah hal yang terbaru, karena biasanya calon presiden dan wakil adalah ketua partai.

    Pemikiran Tentang Jawaban : Menurut saya Jokowi-JK lebih memberikan jawaban berdasarkan apa yang telah dilakukan.
    Tapi saya kurang yakin kalau tidak akan ada pembagian kekuasaan kalau mereka terpilih. Sudah menjadi rahasia umum ketika ada koalisi, pasti akan ada janji tentang pembagian kekuasaan dan hal itu pasti akan terjadi.
    Apalagi saya masih ragu apakah pencalonan Jokowi adalah keinginannya sendiri ATAU keinginan Megawati untuk menyelamatkan Partainya yang lagi kembang kempis ? Memang dia mungkin tidak mau mengikuti keinginan partai lain, tapi kalau keinginan partai PDIP bagaiamana ?

    Saya berpendapat kalau masing-masing kubu bisa menunjukkan kepada rakyat siapa calon-calon menteri yang akan mereka tunjuk kalau mereka terpilih, maka rakyat bisa menilai apa benar mereka tidak menjanjikan pembagian kekuasaan dan menunjuk berdasarkan keahlian.

  • Pertanyaan 4: Kerangka Hukum Untuk Membangun Bhinneka Tunggal Ika
  • Jokowi-JK : Kedua kandidat memberikan contoh dari pengalaman mereka, Jokowi memberi contoh tentang Lurah Susan dan JK memberi contoh tentang perdamaian Polo.

    Prabowo-Hatta : Prabowo memberikan contohnya di mana dia membela Ahok, seorang ras dan agama minoritas. Prabowo menekankan bahwa pendidikan dan keteladanan dari pemimpin adalah suatu keharusan. Dia menjelaskan bahwa hukum sudah ada, hanya pelaksanaan yang haru dilakukan dengan tegas. Hatta menggunakan kata-kata yang luar biasa untuk menjelaskan posisinya.

    Pemikiran Tentang Jawaban : Sejujurnya saya merasa ragu akan komitmen ke dua kandidat akan ke Bhinneka Tunggal Ika-an. Seberapa tegasnya mereka akan menindak orang-orang ekstrim yang berusaha merusak pluralisme.

    Dalam peristiwa Lurah Susan, Jokowi tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang tegas. Pada waktu itu Ahok yang lebih tegas dan lantang dalam membela Lurah Susan. Saya khawatir ketika menghadapi rongrongan golongan-golongan ekstrim seperti FPI, Jokowi akan bertindak seperti SBY, tidak memberikan kepastian dan ketegasan yang dapat menenangkan suasana.

    Di pihak lain Prabowo dengan pernyataannya untuk merangkul FPI dan tidak menolak dukungan ketua FPI dari DIY, membuat saya benar-benar mempertanyakan komitmennya. Kalau memang Prabowo tegas dan menjaga integritasnya untuk menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, maka beliau harus menolak segala dukungan dari FPI. Karena FPI jelas-jelas menolak pluralisme.

    Bhinneka Tunggal Ika dapat tetap utuh, KALAU pemimpin kita memberikan ketegasan disertai dengan tindakan yang konsisten ketika suatu organisasi sudah berkali-kali melanggar hukum dan menggunakan kekerasan. Tidak boleh sekali-kali memberikan pembenaran atau alasan terhadap sifat anarkis, karena hal itu akan memberikan ketidakpastian hukum.

    Menurut saya kedua kubu belum dapat meyakinkan saya akan komitmen mereka untuk tidak hanya menghukum, tetapi MENCEGAH segala tindakan anarki yang berbau SARA, karena keduanya masih mau mengambil hati dari organisasi-organisasi ekstrim seperti FPI.

  • Pertanyaan Prabowo-Hatta ke Jokowi-JK : Tanggapan atas Biaya Pemilihan Langsung Pilkada adalah 13 Trilliun, kalau Pemilihan lewat DPRD bisa hemat, dan Pemekaran Daerah
  • Jokowi-Hatta : Jokowi beranggapan bahwa pemilihan langsung tidak akan dirubah, dan soal biaya dapat ditekan dengan cara melaksanakan Pemilihan Langsung serentak. Demikian juga dengan Pemekaran daerah, dia setuju dengan berbagai macam syarat dan bisa diturunkan status daerah jika tidak mampu. JK menambahkan kalau semuanya harus kembali lagi ke UUD 45.

    Balasan Prabowo-Hatta : Jawaban Prabowo-Hatta pada garis besarnya sama dengan jawaban Jokowi-JK. Tidak ada yang berbeda.

    Pemikiran :: Sepertinya ini blunder bagi Prabowo-Hatta. Ketika mengajukan pertanyaan tersebut, Prabowo menganggap bahwa Jokowi akan memberi jawaban yang bertentangan dengan pemikiran kubunya. Namun nyatanya, Jokowi masih setuju dengan Pemilihan Langsung malah menjelaskan lebih jauh lagi tentang idenya untuk menekan biaya. Bagi saya pertanyaan ini malah menguntungkan Jokowi-JK, karena pada akhirnya Prabowo-Hatta malah sependapat dengan mereka. Ini benar-benar salah strategi, mereka tidak mengajukan pertanyaan yang bisa membedakan ke dua kubu, tapi malah sependapat dengan lawannya. Hatta berusaha untuk menyelamatkan sesi ini bagi Prabowo, dengan berusaha menjelaskan lagi posisi mereka. Tetapi terus terang kesannya malah lebih menjelaskan jawaban Jokowi-JK. Salah strategi.

  • Pertanyaan Jokowi-JK ke Prabowo-Hatta :
  • Bagaimana Mengatasi Pelanggaran HAM dan Diskriminasi

    Balasan Prabowo-Hatta: Prabowo menganggap pertanyaan JK adalah sebagai sindiran kepada pribadinya. Isu-isu bahwa Prabowo terlibat dalam peristiwa 98 dan pelanggaran HAM masih belum terjelaskan. Prabowo sebagai mantan militer, segera menjawab dengan tegas dan semangat yang tinggi, bahwa sebagai tentara, dia hanya menjalankan tugas yang diberikan atasannya. Dia yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah demi keamanan negara pada waktu itu. Hatta mencoba menjawab masalah diskriminasi secara teoritis bahwa tidak boleh terjadi diskriminasi hukum kepada siapapun juga.

    Pemikiran : Dalam hal ini JK sepertinya berusaha menyerang Prabowo secara pribadi. Walaupun dalam bentuk pertanyaan, tetapi ada tersirat sindiran yang tajam. Menurut saya jawaban Prabowo sangat tegas dan tidak berbelit-belit. Dia menjelaskan bahwa waktu itu sebagai seorang tentara, dia memegang tinggi keamanan negara dan menjalankan tugasnya. Sesulit apapun, pilihan antara keamanan negara atau lainnya, keamanan negara adalah terdahulu. Lebih lagi, Prabowo balik menantang JK untuk bertanya pada atasannya pada tahun 98, dan atasannya adalah Wiranto. Wiranto adalah pendukung Jokowi-JK. Secara tak langsung, Prabowo balik menyindir JK, secara tersirat dia berkata kalau anda menuduh saya melanggar HAM, sedangkan saya hanya seorang prajurit yang diberi tugas oleh atasan, berarti anda secara tidak langsung menuduh pendukung anda pelanggar HAM.

    Jokowi berusaha mendinginkan suasana dan mengalihkan perhatian ke topik diskriminasi, tetapi bagi saya sesi ini dimenangkan Prabowo-Hatta. Menyerang dengan sindiran dan menyerang pribadi lawan adalah suatu hal yang tidak perlu dalam perdebatan soal misi dan visi.

  • Pertanyaan : Langkah Konkrit Untuk Mengefisienkan Pemerintahan
  • Prabowo-Hatta : Prabowo menjelaskan bahwa semuanya harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan Pangan, diikuti dengan Energi, Infrastruktur, dan Perubahan Birokrasi. Dia juga menekankan untuk menampung opini rakyat. Hatta menambahkan penjelasan yang lebih mendalam tentang reformasi birokrasi

    Jokowi-JK : Jokowi memaparkan rencananya untuk mengontrol pembangunan daerah agar sejalan dengan pusat dengan cara pengontrolan melalui anggaran. Dia juga memaparkan agar semua pembangunan terkoordinasi di Sekertariat Negara. Dan dalam hal mengurangi birokrasi, beliau sekali lagi menekankan system e-government. JK hanya menambahkan bahwa pemimpin harus bisa meyakinkan rakyat.

    Pemikiran : Ketika Prabowo memberikan jawaban bahwa ketahanan Pangan adalah yang utama, itu mengingatkan saya kembali waktu jaman Orba ketika saya masih sekolah. Di sekolah selalu digambar-gemborkan swasembada pangan. Bagi saya itu jawaban standard dan terus terang sangat masuk akal. Ketersediaan bahan pangan akan membawa kestabilan negara.
    Sistem yang dipaparkan Jokowi bertentangan dengan yang dia ungkapkan sebelumnya. Pada awal perdebatan JK menekankan pentingnya daerah untuk memimpin dalam pembangunan daerahnya, sedangkan Jokowi mengisyaratkan bahwa daerah harus mengikuti kemauan pusat dalam pembangunan. Ini jelas-jelas dua hal yang bertentangan. Dan lagi Jokowi menginginkan agar segala sesuatunya harus melalui SekNeg agar setiap hukum, rencana dan undang-undang bisa terkoordinasi dengan baik, tetapi bukankah hal ini malah bisa membuat birokrasi yang lebih lagi ?
    Reformasi Birokrasi memang sangat diperlukan oleh negara kita. Tetapi kedua kubu bagi saya memberikan jawaban yang tidak bisa memecahkan masalah ini. Karena pada dasarnya kedua kubu sangat menjunjung asas centralized governing. Menurut saya, tidak mungkin birokrasi bisa dituntaskan kalau Pemerintah Pusat adalah pemain utama. Pemerintah selalu identik dengan birokrasi. Tujuan Pemerintah Pusat selayaknya bukan mengkeloni daerah, tetapi haru memberdayakan daerah. Tujuan pembangunan bukan agar Pemerintah Pusat makin besar dan jaya, tapi sebaliknya daerah bisa BERDIRI SENDIRI dan MENCUKUPI KEBUTUHANNYA SENDIRI.

  • Pidato Penutupan
  • Pemikiran: Kesan saya terhadap pidato penutupan masing-masing kubu, Jokowi-JK mengajak rakyat untuk melihat apa yang telah mereka buat selama karir politiknya, strategi yang sama ketika Jokowi berkampanye untuk Gubernur Jakarta.

    Sedangkan Prabowo-Hatta berusaha meyakinkan rakyat kalau mereka bisa dan mampu untuk memimpin. Politikus profesional adalah kesan yang terpancar dari keduanya.

Harapan Debat Berikutnya

  1. Membicarakan rencana susunan kabinet mereka. Siapa orang-orang yang akan dipilih. Seorang Pemimpin yang baik sekalipun, tanpa orang-orang yang baik, jujur, dan handal akan sia-sia. Ini juga biar masyarakat bisa menilai apakah nanti kabinetnya akan sarat dengan kepentingan partai.
  2. Memberi tanggapan akan kasu-kasus yang terjadi di masyarakat. Seperti contoh, kasus Mengganti Agama. Pasal 29 menjamin orang untuk memeluk agama, tetapi apakah itu juga melindungi orang yang mengganti agamanya ?
  3. Memebri jawaban apa yang akan dilakukan terhadap organisasi-organsisasi EKSTRIM, seperti FPI

Leave a Reply

Post Navigation